Bandung (19/02) — Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Purwakarta melakukan audiensi ke BBGTK Provinsi Jawa Barat dalam rangka koordinasi regulasi pengangkatan dan pemindahan kepala sekolah. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Kepala BBGTK Jabar tersebut diterima oleh Kepala Bagian Umum bersama Penanggung Jawab bidang KSPSTK dan tim teknis BBGTK Jabar. Audiensi ini berkaitan dengan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

Dalam pertemuan tersebut, Disdik Purwakarta menyampaikan sejumlah kendala teknis yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi SIM KSPSTK, khususnya pada proses pengajuan kepala sekolah. “Penggunaan aplikasi SIM KSPSTK mengalami kendala dalam pengajuan kepala sekolah karena terdapat perbedaan masa kerja antara data pada Dapodik dan yang tercantum di aplikasi,” ujar Aan Farhanudin, perwakilan Disdik Kabupaten Purwakarta.

Menanggapi hal tersebut, Tim KSPSTK BBGTK Jabar, Dadang Supriatna dan Gagan Ganjar, menyampaikan bahwa persoalan sinkronisasi data semacam itu tidak hanya terjadi di Purwakarta, tetapi juga dialami oleh berbagai daerah di provinsi lain. Perbedaan data masa kerja umumnya disebabkan oleh belum selarasnya pembaruan data antara sistem Dapodik dan aplikasi SIM KSPSTK.

Sebagai tindak lanjut, tim BBGTK Jabar menjelaskan alur perbaikan data melalui mekanisme pada aplikasi yang tersedia. Selain itu, Disdik Purwakarta juga disarankan untuk mengajukan surat permohonan perbaikan data secara resmi kepada Direktorat KSPSTK agar proses penyesuaian dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Audiensi ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan memastikan proses penugasan kepala sekolah berjalan tertib, akuntabel, dan sesuai regulasi.